Petisi Daring: Bentuk Partisipasi Publik dalam Pemerintahan di Era Digital

Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Digital | Sumber: unsplash.com (Conny Schneider)


#57TahunTelkom #DigitalBisaUntukSemua

Partisipasi publik dipandang sebagai bentuk implementasi dari demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi, sejatinya mendukung segala bentuk partisipasi publik.

Lalu, apa itu partisipasi publik?

Partisipasi publik dapat kita pahami sebagai suatu proses dimasukannya kebutuhan dan nilai-nilai yang terikat pada publik ke dalam bahan pertimbangan pada proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Kita sebagai warga negara atau masyarakat dalam suatu daerah tertentu di dalam suatu negara dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun agenda politik dalam pemerintahan. Partisipasi publik memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan terkait informasi tentang apa saja kebutuhan publik dan pilihan nilai-nilai yang mendasari keputusan tertentu.

Masyarakat atau warga negara dapat mengetahui serta mempelajari bagaimana keputusan dibuat oleh pemerintah. Ketika warga negara terlibat dalam program partisipasi publik, mereka belajar bagaimana agar mampu mempengaruhi orang lain dan bagaimana proses untuk membangun koalisi. Melalui partisipasi publik, masyarakat mampu melatih keterampilan bekerja sama untuk memecahkan masalah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan semua orang di
dunia dapat terhubung tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Keadaan ini kemudian mengubah
cara masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Perkembangan teknologi juga telah
diimplementasikan pada manusia yang pada hakikatnya merupakan makhluk sosial, sehingga
teknologi dapat dikatakan telah ikut serta dalam rangka advokasi hak-hak manusia sebagai
warga negara di bawah suatu hukum yang berlandaskan ideologi dan Undang-Undang Dasar
yang telah disusun dan telah disepakati bersama. Perubahan yang terjadi memungkinkan terjadinya kolaborasi antar individu tanpa adanya tatap muka. Di tengah implementasi teknologi ini, tentunya tidak dapat dipisahkan dari proses digitalisasi, termasuk dalam
mekanisme ruang berwarga negara. Teknologi mendorong adanya digitalisasi yang mampu
mempermudah proses komunikasi dan mengurangi kesulitan untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintahan termasuk kegiatan politik dengan memudahkan terjadinya interaksi antara institusi negara atau pemerintah dengan warganya.

Kebebasan menyampaikan pendapat melalui media elektronik mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sehingga mendorong terwujudnya demokrasi dalam bentuk virtual. Salah satunya adalah perkembangan petisi daring sebagai salah satu bentuk dari implementasi digital. Menurut Rajagukguk (2021), petisi daring merupakan wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi, memberikan kemudahan bagi individu atau kelompok untuk mengadakan petisi secara daring dan menggalang dukungan secara virtual.

Change.org sebagai salah satu situs petisi daring di Indonesia | Sumber: change.org
Change.org sebagai salah satu situs petisi daring di Indonesia | Sumber: change.org

Pengajuan petisi daring menawarkan masyarakat jangkauan akses yang lebih luas dan mudah. Salah satu platform yang cukup populer dalam memfasilitasi petisi daring oleh masyarakat adalah melalui Change.org. Pada tahun 2020, masyarakat ramai menyuarakan kepeduliannya terhadap berbagai isu melalui gerakan digital. Hal ini terbukti dengan jumlah pengguna Change.org yang mencapai lebih dari 16 juta pengguna pada akhir tahun 2020, yang meningkat sebanyak 3 juta dari tahun 2019. Pada tahun 2020, gerakan kampanye digital didominasi oleh isu Omnibus Law (lebih dari 2.3 juta suara), pandemi COVID-19 (lebih dari 1.7 juta suara), dan isu lingkungan terkait perubahan iklim (lebih dari 730 ribu suara).

Pada kuartal pertama dan kedua tahun 2020, banyak petisi muncul yang terkait dengan isu pandemi COVID-19 dengan seruan yang berbeda-beda. Sementara pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020, sebagian besar publik menyoroti isu mengenai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan beberapa produk legislasi yang problematik. Dari kampanye-kampanye tersebut, pengambil keputusan yang paling banyak dipetisi di tahun 2020 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan lebih dari 2.7 juta suara, Presiden Jokowi dengan lebih dari 2.5 juta suara, dan pihak kepolisian dengan lebih dari 300 ribu suara. Selain itu, pada penghujung tahun 2020, Change.org juga memetakan antusiasme dan partisipasi publik secara khusus pada isu perubahan iklim. Petisi terkait lingkungan selalu masuk dalam lima topik terpopuler dari tahun 2015 hingga 2020, dengan 1 dari 3 petisi lingkungan adalah petisi terkait perubahan iklim.

Platform petisi daring sebagai wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi
memberikan kemudahan bagi individu maupun kelompok masyarakat untuk mengadakan petisi secara daring dan menggalang dukungan secara virtual. Melibatkan masyarakat dapat menghasilkan keputusan yang responsif terhadap nilai-nilai publik, membantu menyelesaikan konflik, membangun kepercayaan, serta mampu mendidik dan menginformasikan masyarakat terkait kebijakan dan isu lingkungan. Dalam beberapa bidang yang membutuhkan pengambilan keputusan penting seperti di bidang lingkungan, kesehatan, dan di pemerintahan, tidak terdapat konsensus masyarakat umum atau adanya konteks kesepakatan yang lebih luas yang membantu untuk memandu proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seringkali muncul perdebatan di dalam masyarakat terkait keputusan yang diambil termasuk dalam kebijakan yang diambil pemerintah, terutama yang berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup masyarakat.

Teknologi mendorong terjadinya proses digitalisasi yang mampu mempermudah proses komunikasi dan partisipasi publik dengan memudahkan terjadinya interaksi antara pemerintah dengan publiknya. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap suatu keputusan maupun isu yang sedang berkembang terkait pemerintahan merasa perlu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dan publik pemerintah akan berpartisipasi dalam suatu isu ketika mereka menganggap diri mereka memiliki kepentingan yang signifikan dalam keputusan dan kebijakan yang dibuat. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pemerintah sangat penting untuk kesuksesan kebijakan itu sendiri.

 

Referensi

Rajagukguk, P. D. (2021). Respon Pemerintah Terhadap Petisi Online Change.org di Provinsi Riau Terkait Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2019. JOM FISIP, 8(1).

Komentar

Silakan masuk terlebih dahulu, untuk berkomentar memakai akun kamu.

X

Tekan ESC untuk keluar