Bantuan Kuota Internet Kemendikbud, Double-Edged Sword bagi Pelajar ?

Kuota Internet Kemendikbud, Foto : Dokumen Pribadi


#DigitalBisa #UntukDaerahLebihBaik

Istilah pisau bermata dua tentunya bukanlah istilah yang asing lagi di telinga. Tulisan ini akan membahas satu dari sekian banyak implementasi dari istilah ini.

Pandemi akibat Coronavirus Disease-19 telah memberi dampak di berbagai aspek kehidupan. Sejak Covid-19 merebak, seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia tidak asing lagi dengan larangan bepergian ke luar rumah jika memang tidak urgent, larangan berkerumun khususnya di tempat-tempat umum, dan larangan lainnya guna mengurangi penularan virus. Berbagai larangan ini kemudian melahirkan kebijakan baru di berbagai sektor, salah satunya adalah pemberlakuan digitalisasi di sektor pendidikan.

Digitalisasi pendidikan ini tentunya sudah menjadi sebuah keharusan. Mau tidak mau, siap tidak siap, seluruh tenaga pengajar dan siswa harus menjalaninya agar proses belajar-mengajar tetap berlangsung. Pembelajaran harus dilakukan secara daring, tentunya memerlukan gadget dan didukung dengan keberadaan koneksi internet yang memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberi berbagai dukungan pembelajaran jarak jauh, salah satunya dengan menetapkan kebijakan bantuan kuota internet kepada seluruh tenaga pendidik dan peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi bantuan kuota internet sebesar 7 GB/bulan kepada peserta didik PAUD, lalu 10 GB/bulan kepada para peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, bantuan kuota 12 GB/bulan kepada tenaga pendidik jenjang dasar dan menengah, dan bantuan kuota sebesar 15 GB/bulan kepada dosen dan mahasiswa. Kerennya lagi, pendidik dan peserta didik diberi kebebasan memilih provider mereka sendiri yang akan disuntikkan kuota.

Lalu, bagaimana impact dari pemberlakuan kebijakan ini ?

Menurut beberapa literasi dan pengalaman saya, bantuan kuota internet ini memang sangat membantu dan mendukung proses pembelajaran berbagai lapisan pendidik selama proses pembelajaran jarak jauh. Namun, saya melihat bantuan kuota internet ini menjadi semacam pisau bermata dua khususnya di kalangan peserta didik. Mengapa? Karena di satu sisi bantuan ini memang mendukung proses pembelajaran jarak jauh, namun tidak sedikit pula peserta didik yang malah menyalahgunakan bantuan kuota internet ini. Miris, banyak peserta didik yang malah menggunakan bantuan kuota internet ini untuk mengakses media sosial di sela-sela pembelajaran mereka. Memang, dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir beberapa laman dan aplikasi yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran daring tetapi kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif.

Berdasarkan pengalaman saya sendiri, di daerah saya, Sidikalang banyak peserta didik khususnya tingkat menengah yang melakukan konversi kuota dari Kemendikbud menjadi kuota internet utama. Salah satu provider yang saya tahu dapat dikonversi kuota internetnya adalah provider Telkomsel. Konversi kuota ini mereka lakukan dengan mengunduh aplikasi tertentu (yang banyak tersedia di platform online) sehingga memungkinkan mereka dapat mengakses berbagai aplikasi “non-edukasi” yang sebenarnya telah diblokir oleh Kemenkominfo (jika menggunakan kuota internet Kemendikbud). Mirisnya lagi, kuantitas mereka dalam mengakses aplikasi-aplikasi tersebut menjadi lebih besar dari akses aplikasi pembelajarannya. Saya sering memperhatikan bahwa banyak dari mereka menghabiskan dua kali lipat dari waktu belajar mereka untuk mengakses TikTok, FB, Instagram, dan media sosial lain yang tidak menunjang pembelajaran mereka. Dengan kata lain, bantuan kuota internet lebih banyak digunakan untuk mengakses hal yang menurut saya sia-sia dan tidak menjadi prioritas.

Dengan tuntutan pembelajaran jarak jauh yang menjenuhkan, mereka lebih banyak berselancar di media sosial dengan alibi “mencari hiburan” dan ibarat sebuah obat, mereka telah ketergantungan dan wajib mengkonsumsinya setiap hari. Akibatnya, akses media sosial yang berlebih ini menjadikan mereka tidak lagi fokus dengan pembelajaran di sekolah. Budaya ini tidak hanya terjadi di satu dua orang. Saya berani mengatakan, hampir 9 dari 10 pelajar Indonesia terjebak dalam pengaruh media sosial seperti ini dan berujung pada ketidakproduktifan. Lalu timbul pertanyaan di hati saya, sampai kapankah generasi muda seperti ini bertahan di kebiasaan dan budaya hidup digital tersebut ?

Realita ini yang menggugah empati saya dan ini pulalah yang mendorong saya untuk mengangkat tulisan ini. Memang, hal ini sepele jika kita membandingkannya dengan bahasan inflasi ekonomi Indonesia yang lebih krusial atau perang antar negara yang masih terus terjadi. Namun, saya berharap tulisan sederhana ini dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda yang kelak pasti akan menjadi garda terdepan di negara ini. Saya berharap seluruh peserta didik lebih sadar dan paham akan skala prioritas mereka dalam memanfaatkan bantuan kuota internet yang diberi pemerintah kepada mereka. Peserta didik haruslah memiliki kesadaran penuh dalam digitalisasi pendidikan yang terjadi saat ini. Mereka harus bijak dan tanggap memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah, sederhananya, dimulai dari bijak memanfaatkan bantuan kuota internet ini misalnya. Dengan begitu, walaupun pandemi berakhir,digitalisasi pendidikan akan berjalan semakin efektif dan masif demi menunjang efektivitas dan kemajuan kualitas pendidikan Indonesia.

Komentar (1)

  • SR

    Silvia Rosa Manalu

    03 Nov 2021 11.29 WIB

    Selamat membaca !

Silakan masuk terlebih dahulu, untuk berkomentar memakai akun kamu.

Tekan ESC untuk keluar